Lakalantas di Tangan-tangan, Labi-labi dan Kijang Ringsek

BLANGPIDIE - Kecelakaan lalulintas (lakalantas), terjadi di kawasan Jalan Nasinal Tapaktuan – Meulaboh, tepatnya diperbatasan Desa Keude Siblah, dan Desa Suak Nibong Kecamatan Tangantangan , Selasa (29/3) sekira pukul 17.30 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun satu unit mobil angkutan (Labi-labi) dilaporkan ringsek akibat kecelakaan ala laga kambing dimaksud.

Informasi yang berhasil di himpun The Abdyanews.com, dilapangan menyebutkan, kejadian naas itu terjadi ketika mobil jenis Kijang dengan nomor Polisi (Nopol) BL 785 T yang melaju dari Blangpidie Tapaktuan,  Aceh selatan, bertabrakan dengan sebuah mobil penumpang jenis Labi-labi  BL 1310 A di jalan dimaksud.  “Mobil yang bertabrakan itu berbeda jalur, yang satu jalur kiri dan satunya lagi dari kanan yang jelas kedua mobil tersebut berlawanan arah,” kata salah seorang warga yang berada dilokasi kepada The Abdyanews.com, pasca kejadian itu.

Dia menjelaskan, Mobil Kijang Toyota tersebut melaju dari arah Balngpidie menuju Tapaktuan dan mobil Angkot (Labi-labi) yang membawa sejumlah penumpang melaju dari arah Tapaktuan menuju Blangpidie. Namun apa boleh buat, ketika berpas-pasan mobil dimaksud langsung bertabrakan ala laga kamibing. Akibatnya,  kondisi kedua mobil tersebutpun  ringsek di bagian depan dan samping.

Ketiak The Abdyanews.com menelusuri lebih jauh kronologi kejadian tersebut, warga sekitar mengaku tidak tahu persis bagaimana kronologi kejadian dimaksud. Sebab mengetahu kejadian itu setelah keduanya saling bertabrakan. “Saya melihat  kedua mobil tersebut tidak melaju dengan kecepatan tinggi, tapi tiba-tiba saja sudah terjadi benturan denga suara yang luar biasa, sehingga membuat masyarakat di desa Keude Siblah kaget dan langsung berhamburan keluar ruamah untuk memastikan suara tersebut,” kata warga tersebut.

Dia juga mengatakan bahwa, beberapa saat pasca kejadian itu, Personel Polisi dari Satuan Lalulintas Polres Abdya langsung turun kelokasi untuk mengamankan kedua unit mobil tersebut. Kasat Lantas Polres Abdya, Iptu Pol Awang Bayu Marantika yang di hubung wartawan membenarkan kejadian itu dan dirinya mengakan tidak ada korbvan jiwa dalam insiden tersebut. “Tidak ada korban, Cuma mobilnya saja yang ringsek,” kata Awang Bayu.(jol)

Meneropong Kerukunan di Kabupaten Dua Bahasa

JIKA pertama kali anda berkunjung ke Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), tentunya anda akan merasa heran mendengar dialek dan bahasa yang digunakan oleh warga setempat. Betapa tidak, Abdya yang merupakan kabupaten pemekaran dari Aceh Selatan ini memiliki dua bahasa yang berbeda, yaitu, bahasa Aneuk Jamee (bahasa Minangkabau) dan bahasa Aceh dialek Padang. Masyarakat yang hidup dengan asal-usul etnis dan bahasa yang berbeda itu hingga kini masih tampak rukun dalam membina hubungan kemasyarakatannya. Sebab, perselisihan antaretnis itu tidak pernah terjadi di kabupaten berjulukan ‘Nageri Breuh Sigupai’ ini, kendati mereka berasal dari daerah dan suku yang berbeda.

Badai Terjang Abdya, Lima Rumah Rusak

Tue, Mar 29th 2011, 10:33

Badai Terjang Abdya, Lima Rumah Rusak

* Ratusan Boat Aceh Utara tak Melaut

Utama

Add caption

Lima unit rumah warga Gampong Pulau Kayu dan Padang Baru, Susoh, Abdya rusak parah diterjang badai disertai hujan, Senin (28/3) sore. SERAMBI/ZAINUN

BLANGPIDIE - Badai disertai hujan deras melanda Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya (Abdya), Senin (28/3) sore. Lima rumah penduduk rusak berat setelah atap sengnya copot diterbangkan angin dan sebagian besar isi rumah tersebut basah diguyur hujan. Belasan penghuni rumah terpaksa berteduh di kediaman keluarga atau tetangga terdekat.

Penegakan Syariat Islam Masih Setangah Hati

Pantai Barat - 28 March 2011 | 0 Komentar

Blangpidie | Harian Aceh - Penerapan Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh melalui UU No.44 tahun 1999 dan UU No.18 tahun 2001 dinilai masih dijalankan setengah hati. Hal itu terjadi akibat tidak adanya keinginan politik (political will) dari Pemerintah Aceh dan semua pihak untuk menjalankan Syariat Islam secara khafah.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Ulama (MPU) Abdya, Said Marwan Saleh. Ia menilai penegakan syariat Islam di Aceh sebagaimana yang digembar-gemborkan selama ini hanya sebatas slogan atau pemanis bibir (lipstik) belaka.

PAD dari Pertambangan di Abdya Tidak Jelas

Pantai Barat - 28 March 2011 | 0 Komentar

Blangpidie | Harian Aceh - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) mulai menyorot pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan. Pasalnya dari sekian banyak perusahaan pertambangan yang beroperasi di daerah itu namun tidak diketahui berapa pemasukan ke kas daerah.

Ketua Komisi-A DPRK Abdya, Reza Mulyadi,  mengungkapkan keheranannya tentang kenekatan salah satu perusahaan pertambangan yang beroperasi di Abdya yakni PT Juya Aceh Mining (PT JAM) yang melakukan kegiatan pertambangan biji besi dan telah mendatangkan kapal pengangkut untuk mengangkut hasil pertambangannya biji besi ke luar negeri. Padahal perusahaan tersebut diketahui masih mempunyai masalah dengan daerah terkait dengan beberapa hal termasuk masalah PAD.

Mark-up Harga Beras Miskin, Diputus Setahun, Jaksa Banding

Pantai Barat - 25 March 2011 | 0 Komentar

Calang | Harian Aceh – Jaksa menyatakan banding atas perkara penggelembungan (mark-up) harga beras miskin dengan terdakwa Geuchik Alue Kreung, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya, Ismail.

Sebelumnya, majelis hakim PN Calang, Aceh Jaya, pada sidang Senin (20/3), memvonis Ismail dengan hukuman setahun penjara, denda Rp200 juta dengan subsidair dua bulan.

Hukuman tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lima tahun penjara dengan denda Rp200 juta. Akibatnya, pihak jaksa tidak terima dan menyatakan banding.

Tunjangan Profesi Guru Agama di Abdya Masih Misterius

Pantai Barat - 27 March 2011 | 0 Komentar

Blangpidie | Harian Aceh – Tunjangan profesi guru agama Islam di wilayah Aceh Barat Daya (Abdya) untuk anggaran tahun 2010 hingga kini dilaporkan masih misterius, padahal data untuk penerimaan tunjangan tahun 2011  sudah mulai dikumpulkan.

Ketidakjelasan dana untuk tunjangan para pendidik di bidang keagamaan itu terjadi memasuki bulan keenam sejak puluhan guru agama di wilayah Abdya berdelegasi ke Kantor Kementerian Agama (Kanmenag) setempat untuk mempertanyakan status dana tunjangan profesi (sertifikasi) untuk tahun anggaran 2010 yang hingga saat itu belum mereka terima.

Dua Jabatan Camat di Abdya Lowong

Tue, Mar 29th 2011, 08:56

Dua Jabatan Camat di Abdya Lowong

Aceh Barat Daya

BLANGPIDIE- Dua jabatan camat di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Camat Manggeng dan Camat Babahrot lowong setelah pejabat lama dimutasi menempati jabatan baru dalam pelantikan 93 pejabat eselon II, III IV jajaran Pemkab setempat, Kamis (24/3) lalu. Bupati diminta segera mengangkat pejabat baru untuk dua wilayah pemerintahan tersebut sehingga kegiatan pemerintahan tidak terganggu.

510 Petani Ikuti Sekolah Lapang Tanaman Kakao

Sat, Mar 26th 2011, 12:53

510 Petani Ikuti Sekolah Lapang Tanaman Kakao

Aceh Barat Daya

BLANGPIDIE - Sebanyak 510 petani kakao (coklat) dari empat kecamatan, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengikuti Sekolah Lapang (SL) sejak November 2010 sampai Maret 2011. Kegiatan kerja sama Pemkab setempat dengan Swisscontact selama empat bulan tersebut ditutup Bupati Akmal Ibrahim di Komplek BPP Kuala Batee di Desa Alue Peunawa, Kecamatan Babahrot, Kamis (24/3). Dalam acara penutupan SL tersebut juga digelar lomba asah terampil atau demontrasi ilmu yang diperoleh petani selama mengikuti SL.  Juara I, diperoleh Kelompok Tani (KT) SL Desa Pantee Rakyat. Juara II dan III masing-masing KT SL Desa Alue Peunawa dan KT SL Desa Gunung Samarinda, ketiganya dari Kecamatan Babahrot.     

Hasil “Sidang Rakyat” Terabaikan Bupati Perintahkan TAPK Gunakan Flafon Anggaran 2010

Sat, Mar 26th 2011, 12:48
Hasil “Sidang Rakyat” Terabaikan
Bupati Perintahkan TAPK Gunakan Flafon Anggaran 2010
Aceh Barat Daya

BLANGPIDIE – Hasil sidang pembahasan anggaran bersama rakyat yang berlangsung di halaman kantor Bupati Abdya beberapa waktu lalu, terkesan terabaikan begitu saja. Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim SH melalui surat tertanggal 26 Februari 2011 Nomor 900/290/II/2011, telah memerintahkan Ketua dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Abdya untuk segera menggunakan Plafon Anggaran Tahun 2010 yang besarannya Rp 320-an miliar.

Julida Fisma Pimpin IMM Abdya

BLANGPIDIE - Julida Fisma akhirnya berhasil terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC-IMM) Abdya Priode 2011-2012, dalam Musyawarah Cabang (Musycab) VI, yang berlangsung secara aklamasi di Aula Arena Mote, Blangpidie, Minggu (26/03). Panitia pelaksana Musycab PC IMM Abdya, Zulfahmi menjelaskan pelaksanaan Kegiatan Musycab tersebut berlangsung selama dua hari, Sabtu dan Minggu di aula Arena Motel dan Wisma Safira Blangpidie. dalam pelaksanaan musyawarah tersebut Julida Fisma yang sebelumnya berposisi sebagai Kabid Hikmah PC IMM Abdya berhasil terpilih sebagai Ketua Umum PC-IMM Abdya priode 2011-2012 secara aklamasi.

Ada tiga pasangan kandidat yang muncul, masing-masing Ikhsan, Zulfahmizar, dan Julida Fisma. Musyawarah ini merupakan agenda penting yang dihadiri seluruh Pimpinan Komisariat IMM se-Abdya, dan IMM sebagai organisasi kader harus senantiasa melakukan regenerasi kader, musyawarah ini merupakan simbol bahwa akan lahir pemimpin-pemimpin bagi persyarikatan, umat dan bangsa nantinya,” jelas Zulfahmizar.

Sementara itu, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Aceh Barat Daya , Drs. Ramli Bahar dalam sambutannya menyatakan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah organsiasi yang berbeda dengan organisasi lain.

IMM dalam setiap pelaksanaan kegiatannya selalu dimulai dengan segala keterbatasan. Karena IMM besar karena segala kekurangannya.

Inilah miniature perjuangan yang sesunggunhnya, yang mau melakukan kegiatan meskipun dengan segala kekurangan, dan dianalogikan pemimpin itu ibarat seekor ikan, ikan itu membusuk dari kepala dulu, begitu juga dengan pemimpin, baik atau tidaknya lembaga tergantung pada pemimpin,” paparnya, pada kesempatan yang turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Propinsi Aceh, Azhar itu.

Julida Fisma yang ditanyai Serambi secara terpisah menyatakan, IMM sudah saatnya menorehkan tinta emas dalam membangun peradaban yang lebih baik lagi sebagai organisasi kemahasiswaan.

Terkait dengan itu dirinya akan mengedepankan tradisi intelektual dan dakwah dalam mengoptimalkan kinerja organisasi nantinya. Menanggapi Pilkada Abdya yang sebentar lagi akan dilaksanakan, Julida Fisma berharap kepada seluruh elemen masyarakat agar ikut serta dalam mengawal proses Pilkada ini sampai selesai.

Untuk diketahui, Musycab tersebut merupakan musyawarah tertinggi di tingkatan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang merupakan agenda rutinitas tahunan dan harus dilaksanakan setiap satu kali setahun. Pelaksanaan musycab ini tidak hanya sebagai agenda seremonial pergantian kepemipinan, tetapi yang jauh lebih penting dari semua itu adalah Musycab sebagai langkah evaluasi sekaligus refleksi program kerja organisasi selama satu tahun kepengurusan sebelumnya.(tz)

Deputi Menko Kesra RI di Abdya:

Fri, Mar 25th 2011, 09:11

80 Persen Anak Indonesia tak Dapat Pendidikan Dini

Aceh Barat Daya

BLANGPIDIE – Deputi Menko Kesra RI, Dr H Risman Musa MA mengungkapkan, sekitar 80 persen anak di Indonesia tidak mendapatkan pendidikan usia dini. Sementara sekitar 20 persen anak tidak bersekolah di SD. 

“Angka partisipasi kasar (Grosss Enrollment Ratio) Taman Kanak-kanak (TK) di Indonesia masih kurang 20%  atau sekitar 80% di antaranya tidak mendapatkan pendidikan anak usia dini,” papar  Risman Musa dalam kuliah umum yang diselenggarakan mahasiswa STIT dan STKIP Muhammadiyah Abdya di Blang Pidie, Kamis (24/3).  

Deputi Menko Kesra menambahkan, angka serapan SD/MI, yakni mereka yang berusia 7 thn danbersekolah dasar, rata-rata masih di bawah 80%. “Artinya sekitar 20% anak tidak ber SD. Sementara  angka mengulang sekitar 2%,” sebut Risman yang membacakan makalah berjudul “Tentangan Pemuda/Islami”.

Dia menambahkan, kendati angka partisipasi murni (Net Enrollment Ratio) untuk SD/MI cukup tinggi (sekitar 96 persen), tapi masih ada ribuan anak lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke sekolah menengah dan bahkan ribuan lainnya putus sekolah di tengah jalan karena berbagai alasan, termasuk kondisi ekonomi keluarga dan infrastruktur di perdesaan dan daerah terpencil yang belum memungkinkan anak bersekolah.

Selain menghadirkan Deputi Menko Kesra, pada kuliah umum bertema “Pencerahan Sikap Kritis Mahasiswa Dalam Pemahaman dan Penerapan Budaya yang Islami” yang diprakarsai Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Aceh Barat Daya (Abdya) yang berlangsung di Aula Masjid Attaqwa, Blangpidie itu juga menghadirkan Kepala BKKBN Aceh, Drs Nasrullah Jakfar MA.

Dalam ceramahnya. Kepala BKKBN Aceh, Drs Nasrullah Jakfar MA berharap mahasiswa dan alumni perguruan tinggi Muhammadiyah tidak pesimis dalam mencapai sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Sebab sejarah membuktikan bahwa banyak dari alumni Muhammadiyah yang berhasil di setiap sektor lapangan pekerjaan. 

“Jadi yang membuat orang menjadi hebat dan sukses itu bukanlah karena faktor fasilitas kampus yang memadai, melainkan kemauan dan semangat  juang untuk terus maju dan berhasil dengan terus membahani diri dengan setiap lingkup ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman,” demikian kata Drs Nasrullah Jakfar MA.

Pantauan Serambi, ketika berlangsungnya acara tersebut para mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi Muhammadiyah itu tampak serius mengukiti kuliah umum dimaksud, merekapun saling menghujani pemateri dengan berbagai pertanyaan.(tz/usb)

Sumber : Harian Serambi Indonesia

Tiap Tahun Krueng Susoh Sering Meluap

Mon, Mar 28th 2011, 08:53

* Warga Berharap Dibangun Tanggul Pengaman

Aceh Barat Daya

BLANGPIDIE – Sejumlah rumah penduduk di beberapa desa di Kecamatan Blangpidie dan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang berlokasi di pinggiran Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Susoh, saban tahun harus menerima dampak banjir luapan. Kini mereka berharap pemerintah membangu tanggul pengaman.

Warga yang tinggal di lima desa, masing-masing Meudang Ara, Paya, Seunaloh, Cot Jirat, serta Lung Tarok, Kecamatan Blangpidie, ketika ditemui Serambi, Minggu (27/3), berharap Pemkab Abdya maupun  Pemprov Aceh memperhatikan kondisi tersebut, karna setiap turun hujan mereka selalu mengalami banjir luapan.

Terlebih banjir luapan yang terjadi beberapa waktu lalu sempat menggenangi perumahan penduduk di kawasan Jalan Mayang dan Desa Pawoh, Kecamatan Susoh.

Rahmat Irvan, salah seorang pemerhati lingkungan kepada wartawan mengaku mengatakan, pada DAS Krueng Susoh sudah sangat layak dibangun tanggul pengaman, karena selain terdapat beberapa tempat pengajian, masjid, dan permukiman penduduk, di pinggiran sungai itu juga terdapat beberapa aset pemerintah, di antaranya Sekolah Dasar di Desa Meudang Ara, dan Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemkab Abdya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBAD), Rahmawadi ST, yang ditanyai secara terpisah, mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBAD Provinsi Aceh menyangkut persoalan tersebut. Ia juga mengaku bahwa sekitar DAS Krueng Susoh tersebut sering terjadi banjir luapan karena belum adanya tanggul pengaman.(tz)

Sumber : Harian Serambi Indonesia 

Perusahaan Daerah dan Investor Pecah Kongsi

Pembangunan PKS Abdya Tersendat

Perusahaan Daerah dan Investor Pecah Kongsi

Ekonomi | Bisnis

BLANGPIDIE - Pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di kawasan Lhok Gayo, Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya), bakal tersendat menyusul pemutusan kontrak kerja sama yang dilakukan PT Shamira Agro Abdya (SAA) --anak perusahaan daerah Abdya-- terhadap PT Harita Jaya Raya (HJR), Jakarta. Surat pemutusan kontrak itu ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PT SAA, Armiyus SE, mengetahui Komisaris HM Yunus Mawardi SH. Armiyus ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pecah kongsi itu, namun dia tidak menjelaskan secara detail penyebabnya. “Benar, kontrak kerja sama sudah diputuskan,” katanya kepada Serambi, Jumat (25/3).

Armiyus melanjutkan, dengan berakhirnya kontrak kerja sama tersebut, saat ini pihaknya sedang mencari investor baru (lokal maupun luar negeri) yang bersedia menanamkan modalnya untuk kelanjutan pembangunan pabrik berkapisitas 30 ton TBS per jam itu. “Yang pasti PKS itu tetap dilanjutkan, namun kita belum bisa pastikan insvestor mana yang bakal kita gandeng,” jelasnya singkat. Menurut sebuah sumber, pemutusan kontrak sengaja dilakukan karena PT HJR mengabaikan beberapa kesepakatan dalam MoU. Salah satunya adalah soal pembentukan perusahaan patungan (joint venture) PT Harita Sawit Makmur yang tidak melibatkan PT SAA, melainkan dibentuk secara patungan oleh anak perusahaan Harita Groups.

“Pengadaan mesin pabrik sesuai kesepakatan dilaksanakan oleh PT HJR, tetapi ternyata dikontrakkan kepada kepada PT Pancakarsa Bagun Reksa yang merupakan rekanan PT HJR,” sebut sumber itu. Hal lain yang juga diabaikan PT HJR adalah saat pembangunan fisik pabrik dilakukan beberapa bulan lalu. Sesuai kesepakatan, pembangunan dilaksanakan oleh PT SAA, namun ternyata PT HJR juga berkeinginan membangun pabrik. “Bila keinginan itu dilaksanakan, maka saham daerah akan menciut atau tidak sesuai dengan kesepakatan semula,” tambah sumber itu.

Kesepakatan kerja sama antara PT SAA dan PT HJR itu dilakukan pada tanggal 3 September 2010. Dalam pelaksanaannya, kedua pihak sepakat mendirikan perusahaan patungan (joint venture) yang dinamakan PT Harita Sawit Makmur. PT HJR memiliki komposisi saham 59 persen dan PT SAA 41 persen dari rencana investasi awal sekitar Rp 92 miliar. Dalam hal ini, dana yang dimiliki PT SAA sebesar Rp 30 miliar, yang merupakan dana Otsus 2011. Dana tersebut digunakan dalam bentuk pekerjaan sipil atau pembangunan prasarana dan sarana pendukung pembangunan pabrik.

Rampung 80 persen
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun) Abdya, Ir Muslim Hasan MSi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Otsus APBA 2010, menjelaskan bahwa pembangunan prasara dan sarana pendukung pabrik saat ini sudah rampung 80 persen. “Dana yang terserap sebesar Rp 22 milliar dari total anggaran Rp 30 miliar,” sebutnya saat dihubungi secara terpisah. Pembangunan sarana penunjang dimaksud, antara lain seperti pembangunan bangunan untuk mesin, bangunan pagar lokasi,jalan dalam lokasi, perumahan, dan bangunan perkantoran.(nun/tz)

“Sidang Rakyat” Abdya tak Menuai Hasil

Bupati Perintahkan TAPK Gunakan Plafon Anggarang 2010

BLANGPIDIE – Setelah menghabiskan biaya dan waktu berhari-hari, sidang pembahasan anggaran bersama rakyat yang berlangsung di halaman kantor Bupati Abdya beberapa waktu lalu juga tak menuai hasil dan terkesan terabaikan begitu saja. Buktinya, Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim SH melalui surat tertanggal 26 Februari 2011 nomor 900/290/II/2011, telah memerintahkan Ketua dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Abdya untuk segera menggunakan Plafon Anggaran Tahun 2010 yang besarannya Rp 320-an Miliar. Jumlah tersebut disinyalir tidak mampu mengakomodir usulan yang dihasilkan dari “Sidang Rakyat” sebesar Rp 435 Miliar lebih yang sudah dirasionalisasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Abdya.

                Dalam surat setebal satu halaman dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri (Dirjen BAKD), Menteri Keuangan (Dirjen Perimbangan), Gubernur Provinsi Aceh, Kepala DPKKA Provinsi Aceh, Ipektorat Provinsi Aceh, BPK-RI Perwakilan Aceh, Ketua DPRK Abdya, Kapolres Abdya, Kajari Abdya dan Inspektorat Abdya itu disebutkan bahwa, sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Pasal 106, Ayat (1,2,3,4,) dan Pasal 109, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempedomani Plafon Anggaran Tahun anggaran 2010 untuk APBD Tahun Anggaran 2011 kecuali adanya kenaikan gaji, PAD dan dana perimbangan, dana pendamping atau program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada poin dua surat tersebut ditertulis, jika terdapat kegiatan baik belanja tidak langsung dan belanja langsung yang tidak tertampung di tahun Anggaran 2011 akan diajukan kembali pada APBD-P tahun anggaran 2011 termasuk program yang disulkan oleh masyarakat. Pada poin tiga, dana bantuan juga mengacu kepada tahun anggaan 2010, kecuali kebijakan Pemerintah seperti Pemilukada dan lain-lain. Poin empat dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Baupati Abdya Akmal Ibrahim itu juga meminta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan anggota untuk mempersiapkan anggaran perubahan yang direncanakan bulan Juli 2011.

Wakil Ketua DPRK Abdya, Elizar Lizam SE,Ak, yang didampingi beberapa anggota DPRK lainnya, maing-masing Zaman Akli, M Nasir SH, M Najib SPd, Muhammad Jufri Hasan, Muhammad Nasir SE, Arjuna Putra SE menilai, sidang pembahasan anggaran bersama rakyat yang berlangsung di halaman kantor Bupati Abdya beberapa waktu lalu itu sebagai bentuk pembohongan terhadap masyarakat. Sebab jika memang akhirnya harus merujuk kepada Plafon Anggaran tahun 2010, buat apa sidang yang menghabiskan anggaran dan menyita waktu masyarakat tersebut digelar. “Kalau harus kembali kepada Plafon Anggaran tahun 2010, kenapa harus menggelar ‘Sidang Rakyat’ untuk membahas APBD 2011 yang ujung-unjungnya juga mengacu kepada Plafon Anggaran 2010. Jadi apa yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama rakyat itu adalah pekerjaan yang sia-sia,” kata Elizar Lizam, saat ditemui Serambi Jumat (25/3), diruang Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRK Abdya.

Sementara itu, Sektaris Komisi C DPRK Abdya Zaman Akli, menilai bahwa sidang pembahasan anggaran bersama rakyat itu sama halnya dengan hembusan angin syurga dan pembohongan terhadap rakyat. Sebab usai menandatangai Perbup Bupati Akmal Ibrahim pernah menyampaikan bahwa satu jam pasca penandatanganan dimaksud uang sudah bisa dicairkan disetiap SKPD, sedangkan buktinya hari ini penggunaan anggaran terpaksa harus merujuk kembali kepada Plafon Anggaran Tahun 2010. “Hari ini masyarakat harus tahu bahwa ‘Sidang Rakyat’ yang digelar selama beberapa hari itu tak membuahkan hasil. Apa yang sudah dilaksanakan sama halnya dengan menipu rakyat,” papar Zaman Akli.

Seperti diberitakan sebelunya, Bupati Abdya Akmal Irahim SH, Kamis (3/3) lalu, menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) APBK Abdya tahun 2011 sebesar Rp 435 Miliar lebih melalui sidang terbuka dihalaman kantor Bupati setempat. Prosesi penandatanganan APBK yang diistilahkan hasil siding rakyat terebut disaksiskan ribuan orang termasuk guru-guru yang menyebabkan aktivitas belajar mengajar sempat terhenti.

Peristiwa langka dan dinilai bersejaah itu turut disaksikan Muspida Abdya, Ketua DPRK Abdya bersama sejumlah anggota dewan, Wabup Syamsurizal, Dandim 0110/Abdya Letkol  Arm E Dwi Karyono AS, Kapolres Abdya AKBP Drs Subakti, Kajari Blangpidie Umar Zakar SH, Ketua MPU Tgk H Abdurrahman Badar dan Ketua MPD Zulkifli Ali. Bupati Akmal Ibrahim dalam pidatonya mengatakan, penetapan ABPK Abdya 2011 dituangkan dalam Perbup Nomor 8/2011 Tanggal 3 Maret 2011, terdiri dari pendapatan Rp 424,2 Milyar lebih dan belanja daerah Rp 435 Miliar lebih,  defisit Rp 10,8 Miliar. Soal defisit sebesar itu dapat dinnolkan setelah ditutup dengan Silpa 2010.

“Ini merupakan peristiwa baru dan barang kali sangat unit di Indonesia. biasanya penetapan anggaran saya teken bersama Pimpinan DPRK dalam sidang Paripurna,” kata Akmal Ibrahim dalam sambutannya saat itu. Bupati Akmal Ibrahim juga memerintahkan Sekda Abdya untuk segera membawa Perbup pelaksanaan APBK Abdya 2011 tersebut kepada  Kementrian Keuangan. Sedangkan semua Pimpinan SKPD setempat diinstruksikan untuk melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan setelah satu Jam  Perbup itu diteken.(tz) 

Polisi Amankan Tujuh Penjudi

Polisi Amankan Tujuh Penjudi

Aceh Barat Daya

BLANGPIDIE - Personel Polres Aceh Baratdaya (Abdya), Kamis (5/8) dihari, sekira pukul 01.00 WIB, mengamankan tujuh pelaku perjudian dan pemakai ganja. Penangkapan itu dipimpin oleh Kasat Intel Polres Abdya, Iptu Syaiful Hadi SH beserta anggotanya. Kapolres Abdya, AKBP Drs Subakti, melalui Kasat Reskrim Polres Abdya, AKP Wahyu Sabara SH SIK, kemarin mengatakan, penangkapan itu dilakukan di salah satu pelabuhan milik perusahaan swasta di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh. “Pelaku perjudian yang diamankan sebanyak 7 orang, masing-masing HR (38), SM (28), NS (49), ZUL (28), MI (29), SOF (35), MD (35), dan dua pelaku pengguna dan penyimpan narkotika jenis ganja, masing-masing DA (41) dan Mis (21). Semuanya warga Kecamatan Susoh,” jelas Kasat Reskrim Abdya.

Dijelaskan, mereka diangkut dari dua lapak judi, lapak pertama tiga pemain, dan di lapak kedua sebanyak empat orang pemain. Sedangkan barang bukti yang berhasil disita dan diamankan dalam permainan judi ini berupa dua set domino dengan jumlah uang Rp 488.000. “Untuk pelaku penyalahgunaan narkotika didapat daun ganja kering sebanyak 14 am. Semua barang bukti dan tersangka telah diserahkan kepada Sat Reskrim Polres Abdya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut,” kata AKP Wahyu Sabara SH SIK. Kasat Reskrim juga menyatakan bahwa untuk para tersangka perjudian tersebut akan dikenakan perkara maisir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD tahun 2003.

Sementara pemilik ganja kering akan dikenakan Pasal 114 ayat (1)  subsider 127 ayat 1 hurup a Undang Undang no 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan Narkoba. “Kegiatan ini dalam rangka operasi bersih yang digelar Polda Aceh dan jajarannya yang masih berlangsung, selama menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Iedul Fitri yg sasarannya antara lain adalah premanisme, perjudian, minuman keras dan narkoba.” tutur Kapolres Aceh Barat Daya, AKBP Drs Subakti yang dihubungi wartawan via telephone selulernya.(tz)

Dibogem Anggota Dewan, Kader Demokrat Masuk RS

Dibogem Anggota Dewan, Kader Demokrat Masuk RS

Utama

BLANGPIDIE - Seorang anggota DPRK Abdya dari Partai Demokrat, Nasrullah Us dilaporkan ke polisi atas tuduhan membogem rekan separtainya, yaitu Sumitro yang menyebabkan korban harus dirawat di rumah sakit (RS). Menurut Nasrullah, dirinya juga akan melaporkan Sumitro ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik.

Kasus pemukulan yang dilakukan oleh anggota dewan tersebut menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat dan politisi Abdya sejak dua hari terakhir. Selain sama-sama kader Partai Demokrat, Nasrullah dan Sumitro juga tinggal sekampung di Gampong Pasar Kota Blangpidie.

Sumitro yang sedang dirawat di RSUD Abdya kepada Serambi, Kamis (10/3) mengatakan, insiden pemukulan itu terjadi Rabu (9/3) sekira pukul 13.20 WIB, di Sekterariat SIGAPP, Jalan Iskandar, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie.

Menurut Sumitro, sebelum kejadian itu, ia dipanggil oleh si Nas (Nasrullah Us) karena ada yang mau diomongin. Karena Sumitro menjawab sedang di Sekret SIGAPP, tak lama kemudian Nas datang menemuinya. “Si Nas langsung mengeluarkan kata-kata apa kamu menganggap dirimu tokoh, dan apa yang sudah kamu perbuat untuk Abdya,” ujar Sumitro mengutip kata-kata Nasrullah sebelum insiden itu.

Sumitro sempat menimpali Nasrullah dengan mengatakan dirinya tidak merasa tokoh. “Tiba-tiba dia memukul saya di bagian wajah dan mengenai rahang kiri sehingga menimbulkan pembengkakan kecil dan gesekan cincinnya,” kata Sumitro.

Pascakejadian itu, Sumitro masih tetap ngumpul-ngumpul dengan kawan-kawannya di Sekret SIGAPP. Tetapi beberapa saat kemudian, dia merasa pusing dan sakit di rahang kiri. “Hari itu juga saya memeriksakan diri ke rumah sakit dan melaporkan kasus itu ke polisi,” kata Sumitro tanpa mengetahui penyebab Nasrullah memukulnya.

Ketua DPC Partai Demokrat Abdya, Khairuddin Ibrahim yang membezuk Sumitro ke RSUD Abdya bersama Keuchik Pasar Blangpidie Nasruddin, menyatakan pihaknya sangat menyesalkan terjadinya insiden pemukulan yang dilakukan Nasrullah. “Tindakan ala preman pasar yang diperlihatkan Nasrullah itu harus diproses secara hukum. Tindakan itu tak bisa ditolerir, apalagi dilakukan oleh kader Partai Demokrat sendiri yang duduk di lembaga terhormat. Partai Demokrat adalah partai yang santun, jadi tak bisa mentolerir cara-cara kekerasan seperti itu,” tandas Khairuddin.

Dituduh terima uang
Nasrullah Us yang dimintai konfirmasinya oleh Serambi mengatakan, insiden itu tidak terkait politik atau aksi SIGAPP. “Ini murni karena dia (Sumitro) telah mencemarkan nama baik saya,” kata Nasrullah.

Diceritakan Nasrullah, dirinya mendengar perbincangan antara Sumitro dengan pihak lain terkait dengan dirinya. Sumitro mengatakan, “pantaslah dia (Nasrullah) kecewa karena tidak berhasil menggolkan Akmal di Partai Demokrat, makanya dia malu karena uang sebesar Rp 150 juta sudah diambil dari Akmal.”

Nasrullah mengatakan, tuduhan itu merupakan pencemaran nama baik karena dia tak melakukan apa yang dituduhkan Sumitro. “Sebenarnya saya ingin menyelesaikan persoalan itu secara baik-baik dengan  memintai klarifikasi dari Sumitro. Tetapi saya dicuekin, bahkan terkesan sangat sinis kepada saya. Termasuk ketika saya menemuinya di Sekretariat SIGAPP menjelang kejadian itu. Emosi saya benar-benar tak terkendali, sehingga terjadilah insiden tak diinginkan itu. Saya pikir Anda juga tak bisa terima jika diperlakukan sinis dan nyeleneh seperti itu,” kata Nasrullah.

Nasrullah mengaku tak ada persoalan kalau Sumitro melaporkan kasus itu ke polisi karena negara ini negara hukum. Namun dia pun akan melaporkan Sumitro ke polisi terkait tuduhan dan pencemaran nama baiknya. “Saya punya rekaman percakapan Sumitro. Ini bisa menjadi alat bukti untuk melakukan tuntutan balik,” demikian Nasrullah.(tz)

Algojo Ternak Beraksi di Nagan

Algojo Ternak Beraksi di Nagan

* Target Dibantai di Lokasi, Kulit dan Tulang Ditinggal

Nagan Raya

JEURAM – Pemilik ternak di Desa Sapeng, kecamatan Nagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, dalam sepekan terahir diresahkan aksi kawanan pencuri ternak yang langsung membantai ternak curiannya di lokasi. Pelaku hanya membawa asoe tok (dagingnya saja), sedangkan tulang dan kulit dibiarkan tinggal di lokasi penyembelihan. Basyari (35), seorang warga Sapeng, kepada Prohaba, Rabu (23/5) mengatakan, pada Minggu (20/6), kerbau milik orang tuanya bernama M Yusuf menjadi sasaran komplotan tersebut. Kerbau milik Yusuf dicuri pada malam hari di kawasan gunung Nigan atau biasa disebut oleh warga sekitar Genang Kiya.

“Malam itu, sekira pukul 01.00 WIB, ada empat orang pemuda dengan mengendarai sepeda motor bernomor polisi dengan kode Nagan Raya masuk ke kawasan tersebut. Saat ditanyai oleh warga setempat, mereka mengaku hendak memancing ikan. Namun pada pagi harinya diketahui bahwa satu ekor ternak milik orang tua saya raib dan hanya tinggal kulit dan tulang saja di lokasi,” kata Basyari. Basyari yang juga PNS di Dinas Perhubungan Nagan Raya berharap kepada masyarakat setempat untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta lebih jeli dan hati-hati dalam membeli danging di pasaran. Sebab, berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, kerbau yang dicuri itu disembelih tidak melalui proses penyembelihan yang lazim sehingga dagingnya tidak layak dikonsumsi oleh warga muslim. “Kerbau itu dipotong begitu saja. Darah berceceran di mana-mana,” kata Basyari.

Beberapa warga lain yang ditanyai Prohaba membenarkan aksi pencurian ternak oleh pelaku yang disinyalir lebih dari satu orang itu. Bahkan, Tgk Dun, salah seorang staf Humas Setdakab Nagan Raya juga mengaku telah mendengar informasi tersebut dari beberapa orang warga termasuk Basyari.(tz)