Deputi Menko Kesra RI di Abdya:

Fri, Mar 25th 2011, 09:11

80 Persen Anak Indonesia tak Dapat Pendidikan Dini

Aceh Barat Daya

BLANGPIDIE – Deputi Menko Kesra RI, Dr H Risman Musa MA mengungkapkan, sekitar 80 persen anak di Indonesia tidak mendapatkan pendidikan usia dini. Sementara sekitar 20 persen anak tidak bersekolah di SD. 

“Angka partisipasi kasar (Grosss Enrollment Ratio) Taman Kanak-kanak (TK) di Indonesia masih kurang 20%  atau sekitar 80% di antaranya tidak mendapatkan pendidikan anak usia dini,” papar  Risman Musa dalam kuliah umum yang diselenggarakan mahasiswa STIT dan STKIP Muhammadiyah Abdya di Blang Pidie, Kamis (24/3).  

Deputi Menko Kesra menambahkan, angka serapan SD/MI, yakni mereka yang berusia 7 thn danbersekolah dasar, rata-rata masih di bawah 80%. “Artinya sekitar 20% anak tidak ber SD. Sementara  angka mengulang sekitar 2%,” sebut Risman yang membacakan makalah berjudul “Tentangan Pemuda/Islami”.

Dia menambahkan, kendati angka partisipasi murni (Net Enrollment Ratio) untuk SD/MI cukup tinggi (sekitar 96 persen), tapi masih ada ribuan anak lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke sekolah menengah dan bahkan ribuan lainnya putus sekolah di tengah jalan karena berbagai alasan, termasuk kondisi ekonomi keluarga dan infrastruktur di perdesaan dan daerah terpencil yang belum memungkinkan anak bersekolah.

Selain menghadirkan Deputi Menko Kesra, pada kuliah umum bertema “Pencerahan Sikap Kritis Mahasiswa Dalam Pemahaman dan Penerapan Budaya yang Islami” yang diprakarsai Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Aceh Barat Daya (Abdya) yang berlangsung di Aula Masjid Attaqwa, Blangpidie itu juga menghadirkan Kepala BKKBN Aceh, Drs Nasrullah Jakfar MA.

Dalam ceramahnya. Kepala BKKBN Aceh, Drs Nasrullah Jakfar MA berharap mahasiswa dan alumni perguruan tinggi Muhammadiyah tidak pesimis dalam mencapai sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Sebab sejarah membuktikan bahwa banyak dari alumni Muhammadiyah yang berhasil di setiap sektor lapangan pekerjaan. 

“Jadi yang membuat orang menjadi hebat dan sukses itu bukanlah karena faktor fasilitas kampus yang memadai, melainkan kemauan dan semangat  juang untuk terus maju dan berhasil dengan terus membahani diri dengan setiap lingkup ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman,” demikian kata Drs Nasrullah Jakfar MA.

Pantauan Serambi, ketika berlangsungnya acara tersebut para mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi Muhammadiyah itu tampak serius mengukiti kuliah umum dimaksud, merekapun saling menghujani pemateri dengan berbagai pertanyaan.(tz/usb)

Sumber : Harian Serambi Indonesia

Tiap Tahun Krueng Susoh Sering Meluap

Mon, Mar 28th 2011, 08:53

* Warga Berharap Dibangun Tanggul Pengaman

Aceh Barat Daya

BLANGPIDIE – Sejumlah rumah penduduk di beberapa desa di Kecamatan Blangpidie dan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang berlokasi di pinggiran Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Susoh, saban tahun harus menerima dampak banjir luapan. Kini mereka berharap pemerintah membangu tanggul pengaman.

Warga yang tinggal di lima desa, masing-masing Meudang Ara, Paya, Seunaloh, Cot Jirat, serta Lung Tarok, Kecamatan Blangpidie, ketika ditemui Serambi, Minggu (27/3), berharap Pemkab Abdya maupun  Pemprov Aceh memperhatikan kondisi tersebut, karna setiap turun hujan mereka selalu mengalami banjir luapan.

Terlebih banjir luapan yang terjadi beberapa waktu lalu sempat menggenangi perumahan penduduk di kawasan Jalan Mayang dan Desa Pawoh, Kecamatan Susoh.

Rahmat Irvan, salah seorang pemerhati lingkungan kepada wartawan mengaku mengatakan, pada DAS Krueng Susoh sudah sangat layak dibangun tanggul pengaman, karena selain terdapat beberapa tempat pengajian, masjid, dan permukiman penduduk, di pinggiran sungai itu juga terdapat beberapa aset pemerintah, di antaranya Sekolah Dasar di Desa Meudang Ara, dan Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemkab Abdya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBAD), Rahmawadi ST, yang ditanyai secara terpisah, mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBAD Provinsi Aceh menyangkut persoalan tersebut. Ia juga mengaku bahwa sekitar DAS Krueng Susoh tersebut sering terjadi banjir luapan karena belum adanya tanggul pengaman.(tz)

Sumber : Harian Serambi Indonesia 

Perusahaan Daerah dan Investor Pecah Kongsi

Pembangunan PKS Abdya Tersendat

Perusahaan Daerah dan Investor Pecah Kongsi

Ekonomi | Bisnis

BLANGPIDIE - Pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di kawasan Lhok Gayo, Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya), bakal tersendat menyusul pemutusan kontrak kerja sama yang dilakukan PT Shamira Agro Abdya (SAA) --anak perusahaan daerah Abdya-- terhadap PT Harita Jaya Raya (HJR), Jakarta. Surat pemutusan kontrak itu ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PT SAA, Armiyus SE, mengetahui Komisaris HM Yunus Mawardi SH. Armiyus ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pecah kongsi itu, namun dia tidak menjelaskan secara detail penyebabnya. “Benar, kontrak kerja sama sudah diputuskan,” katanya kepada Serambi, Jumat (25/3).

Armiyus melanjutkan, dengan berakhirnya kontrak kerja sama tersebut, saat ini pihaknya sedang mencari investor baru (lokal maupun luar negeri) yang bersedia menanamkan modalnya untuk kelanjutan pembangunan pabrik berkapisitas 30 ton TBS per jam itu. “Yang pasti PKS itu tetap dilanjutkan, namun kita belum bisa pastikan insvestor mana yang bakal kita gandeng,” jelasnya singkat. Menurut sebuah sumber, pemutusan kontrak sengaja dilakukan karena PT HJR mengabaikan beberapa kesepakatan dalam MoU. Salah satunya adalah soal pembentukan perusahaan patungan (joint venture) PT Harita Sawit Makmur yang tidak melibatkan PT SAA, melainkan dibentuk secara patungan oleh anak perusahaan Harita Groups.

“Pengadaan mesin pabrik sesuai kesepakatan dilaksanakan oleh PT HJR, tetapi ternyata dikontrakkan kepada kepada PT Pancakarsa Bagun Reksa yang merupakan rekanan PT HJR,” sebut sumber itu. Hal lain yang juga diabaikan PT HJR adalah saat pembangunan fisik pabrik dilakukan beberapa bulan lalu. Sesuai kesepakatan, pembangunan dilaksanakan oleh PT SAA, namun ternyata PT HJR juga berkeinginan membangun pabrik. “Bila keinginan itu dilaksanakan, maka saham daerah akan menciut atau tidak sesuai dengan kesepakatan semula,” tambah sumber itu.

Kesepakatan kerja sama antara PT SAA dan PT HJR itu dilakukan pada tanggal 3 September 2010. Dalam pelaksanaannya, kedua pihak sepakat mendirikan perusahaan patungan (joint venture) yang dinamakan PT Harita Sawit Makmur. PT HJR memiliki komposisi saham 59 persen dan PT SAA 41 persen dari rencana investasi awal sekitar Rp 92 miliar. Dalam hal ini, dana yang dimiliki PT SAA sebesar Rp 30 miliar, yang merupakan dana Otsus 2011. Dana tersebut digunakan dalam bentuk pekerjaan sipil atau pembangunan prasarana dan sarana pendukung pembangunan pabrik.

Rampung 80 persen
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun) Abdya, Ir Muslim Hasan MSi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Otsus APBA 2010, menjelaskan bahwa pembangunan prasara dan sarana pendukung pabrik saat ini sudah rampung 80 persen. “Dana yang terserap sebesar Rp 22 milliar dari total anggaran Rp 30 miliar,” sebutnya saat dihubungi secara terpisah. Pembangunan sarana penunjang dimaksud, antara lain seperti pembangunan bangunan untuk mesin, bangunan pagar lokasi,jalan dalam lokasi, perumahan, dan bangunan perkantoran.(nun/tz)

“Sidang Rakyat” Abdya tak Menuai Hasil

Bupati Perintahkan TAPK Gunakan Plafon Anggarang 2010

BLANGPIDIE – Setelah menghabiskan biaya dan waktu berhari-hari, sidang pembahasan anggaran bersama rakyat yang berlangsung di halaman kantor Bupati Abdya beberapa waktu lalu juga tak menuai hasil dan terkesan terabaikan begitu saja. Buktinya, Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim SH melalui surat tertanggal 26 Februari 2011 nomor 900/290/II/2011, telah memerintahkan Ketua dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Abdya untuk segera menggunakan Plafon Anggaran Tahun 2010 yang besarannya Rp 320-an Miliar. Jumlah tersebut disinyalir tidak mampu mengakomodir usulan yang dihasilkan dari “Sidang Rakyat” sebesar Rp 435 Miliar lebih yang sudah dirasionalisasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Abdya.

                Dalam surat setebal satu halaman dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri (Dirjen BAKD), Menteri Keuangan (Dirjen Perimbangan), Gubernur Provinsi Aceh, Kepala DPKKA Provinsi Aceh, Ipektorat Provinsi Aceh, BPK-RI Perwakilan Aceh, Ketua DPRK Abdya, Kapolres Abdya, Kajari Abdya dan Inspektorat Abdya itu disebutkan bahwa, sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Pasal 106, Ayat (1,2,3,4,) dan Pasal 109, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempedomani Plafon Anggaran Tahun anggaran 2010 untuk APBD Tahun Anggaran 2011 kecuali adanya kenaikan gaji, PAD dan dana perimbangan, dana pendamping atau program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada poin dua surat tersebut ditertulis, jika terdapat kegiatan baik belanja tidak langsung dan belanja langsung yang tidak tertampung di tahun Anggaran 2011 akan diajukan kembali pada APBD-P tahun anggaran 2011 termasuk program yang disulkan oleh masyarakat. Pada poin tiga, dana bantuan juga mengacu kepada tahun anggaan 2010, kecuali kebijakan Pemerintah seperti Pemilukada dan lain-lain. Poin empat dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Baupati Abdya Akmal Ibrahim itu juga meminta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan anggota untuk mempersiapkan anggaran perubahan yang direncanakan bulan Juli 2011.

Wakil Ketua DPRK Abdya, Elizar Lizam SE,Ak, yang didampingi beberapa anggota DPRK lainnya, maing-masing Zaman Akli, M Nasir SH, M Najib SPd, Muhammad Jufri Hasan, Muhammad Nasir SE, Arjuna Putra SE menilai, sidang pembahasan anggaran bersama rakyat yang berlangsung di halaman kantor Bupati Abdya beberapa waktu lalu itu sebagai bentuk pembohongan terhadap masyarakat. Sebab jika memang akhirnya harus merujuk kepada Plafon Anggaran tahun 2010, buat apa sidang yang menghabiskan anggaran dan menyita waktu masyarakat tersebut digelar. “Kalau harus kembali kepada Plafon Anggaran tahun 2010, kenapa harus menggelar ‘Sidang Rakyat’ untuk membahas APBD 2011 yang ujung-unjungnya juga mengacu kepada Plafon Anggaran 2010. Jadi apa yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama rakyat itu adalah pekerjaan yang sia-sia,” kata Elizar Lizam, saat ditemui Serambi Jumat (25/3), diruang Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRK Abdya.

Sementara itu, Sektaris Komisi C DPRK Abdya Zaman Akli, menilai bahwa sidang pembahasan anggaran bersama rakyat itu sama halnya dengan hembusan angin syurga dan pembohongan terhadap rakyat. Sebab usai menandatangai Perbup Bupati Akmal Ibrahim pernah menyampaikan bahwa satu jam pasca penandatanganan dimaksud uang sudah bisa dicairkan disetiap SKPD, sedangkan buktinya hari ini penggunaan anggaran terpaksa harus merujuk kembali kepada Plafon Anggaran Tahun 2010. “Hari ini masyarakat harus tahu bahwa ‘Sidang Rakyat’ yang digelar selama beberapa hari itu tak membuahkan hasil. Apa yang sudah dilaksanakan sama halnya dengan menipu rakyat,” papar Zaman Akli.

Seperti diberitakan sebelunya, Bupati Abdya Akmal Irahim SH, Kamis (3/3) lalu, menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) APBK Abdya tahun 2011 sebesar Rp 435 Miliar lebih melalui sidang terbuka dihalaman kantor Bupati setempat. Prosesi penandatanganan APBK yang diistilahkan hasil siding rakyat terebut disaksiskan ribuan orang termasuk guru-guru yang menyebabkan aktivitas belajar mengajar sempat terhenti.

Peristiwa langka dan dinilai bersejaah itu turut disaksikan Muspida Abdya, Ketua DPRK Abdya bersama sejumlah anggota dewan, Wabup Syamsurizal, Dandim 0110/Abdya Letkol  Arm E Dwi Karyono AS, Kapolres Abdya AKBP Drs Subakti, Kajari Blangpidie Umar Zakar SH, Ketua MPU Tgk H Abdurrahman Badar dan Ketua MPD Zulkifli Ali. Bupati Akmal Ibrahim dalam pidatonya mengatakan, penetapan ABPK Abdya 2011 dituangkan dalam Perbup Nomor 8/2011 Tanggal 3 Maret 2011, terdiri dari pendapatan Rp 424,2 Milyar lebih dan belanja daerah Rp 435 Miliar lebih,  defisit Rp 10,8 Miliar. Soal defisit sebesar itu dapat dinnolkan setelah ditutup dengan Silpa 2010.

“Ini merupakan peristiwa baru dan barang kali sangat unit di Indonesia. biasanya penetapan anggaran saya teken bersama Pimpinan DPRK dalam sidang Paripurna,” kata Akmal Ibrahim dalam sambutannya saat itu. Bupati Akmal Ibrahim juga memerintahkan Sekda Abdya untuk segera membawa Perbup pelaksanaan APBK Abdya 2011 tersebut kepada  Kementrian Keuangan. Sedangkan semua Pimpinan SKPD setempat diinstruksikan untuk melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan setelah satu Jam  Perbup itu diteken.(tz) 

Polisi Amankan Tujuh Penjudi

Polisi Amankan Tujuh Penjudi

Aceh Barat Daya

BLANGPIDIE - Personel Polres Aceh Baratdaya (Abdya), Kamis (5/8) dihari, sekira pukul 01.00 WIB, mengamankan tujuh pelaku perjudian dan pemakai ganja. Penangkapan itu dipimpin oleh Kasat Intel Polres Abdya, Iptu Syaiful Hadi SH beserta anggotanya. Kapolres Abdya, AKBP Drs Subakti, melalui Kasat Reskrim Polres Abdya, AKP Wahyu Sabara SH SIK, kemarin mengatakan, penangkapan itu dilakukan di salah satu pelabuhan milik perusahaan swasta di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh. “Pelaku perjudian yang diamankan sebanyak 7 orang, masing-masing HR (38), SM (28), NS (49), ZUL (28), MI (29), SOF (35), MD (35), dan dua pelaku pengguna dan penyimpan narkotika jenis ganja, masing-masing DA (41) dan Mis (21). Semuanya warga Kecamatan Susoh,” jelas Kasat Reskrim Abdya.

Dijelaskan, mereka diangkut dari dua lapak judi, lapak pertama tiga pemain, dan di lapak kedua sebanyak empat orang pemain. Sedangkan barang bukti yang berhasil disita dan diamankan dalam permainan judi ini berupa dua set domino dengan jumlah uang Rp 488.000. “Untuk pelaku penyalahgunaan narkotika didapat daun ganja kering sebanyak 14 am. Semua barang bukti dan tersangka telah diserahkan kepada Sat Reskrim Polres Abdya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut,” kata AKP Wahyu Sabara SH SIK. Kasat Reskrim juga menyatakan bahwa untuk para tersangka perjudian tersebut akan dikenakan perkara maisir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD tahun 2003.

Sementara pemilik ganja kering akan dikenakan Pasal 114 ayat (1)  subsider 127 ayat 1 hurup a Undang Undang no 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan Narkoba. “Kegiatan ini dalam rangka operasi bersih yang digelar Polda Aceh dan jajarannya yang masih berlangsung, selama menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Iedul Fitri yg sasarannya antara lain adalah premanisme, perjudian, minuman keras dan narkoba.” tutur Kapolres Aceh Barat Daya, AKBP Drs Subakti yang dihubungi wartawan via telephone selulernya.(tz)

Dibogem Anggota Dewan, Kader Demokrat Masuk RS

Dibogem Anggota Dewan, Kader Demokrat Masuk RS

Utama

BLANGPIDIE - Seorang anggota DPRK Abdya dari Partai Demokrat, Nasrullah Us dilaporkan ke polisi atas tuduhan membogem rekan separtainya, yaitu Sumitro yang menyebabkan korban harus dirawat di rumah sakit (RS). Menurut Nasrullah, dirinya juga akan melaporkan Sumitro ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik.

Kasus pemukulan yang dilakukan oleh anggota dewan tersebut menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat dan politisi Abdya sejak dua hari terakhir. Selain sama-sama kader Partai Demokrat, Nasrullah dan Sumitro juga tinggal sekampung di Gampong Pasar Kota Blangpidie.

Sumitro yang sedang dirawat di RSUD Abdya kepada Serambi, Kamis (10/3) mengatakan, insiden pemukulan itu terjadi Rabu (9/3) sekira pukul 13.20 WIB, di Sekterariat SIGAPP, Jalan Iskandar, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie.

Menurut Sumitro, sebelum kejadian itu, ia dipanggil oleh si Nas (Nasrullah Us) karena ada yang mau diomongin. Karena Sumitro menjawab sedang di Sekret SIGAPP, tak lama kemudian Nas datang menemuinya. “Si Nas langsung mengeluarkan kata-kata apa kamu menganggap dirimu tokoh, dan apa yang sudah kamu perbuat untuk Abdya,” ujar Sumitro mengutip kata-kata Nasrullah sebelum insiden itu.

Sumitro sempat menimpali Nasrullah dengan mengatakan dirinya tidak merasa tokoh. “Tiba-tiba dia memukul saya di bagian wajah dan mengenai rahang kiri sehingga menimbulkan pembengkakan kecil dan gesekan cincinnya,” kata Sumitro.

Pascakejadian itu, Sumitro masih tetap ngumpul-ngumpul dengan kawan-kawannya di Sekret SIGAPP. Tetapi beberapa saat kemudian, dia merasa pusing dan sakit di rahang kiri. “Hari itu juga saya memeriksakan diri ke rumah sakit dan melaporkan kasus itu ke polisi,” kata Sumitro tanpa mengetahui penyebab Nasrullah memukulnya.

Ketua DPC Partai Demokrat Abdya, Khairuddin Ibrahim yang membezuk Sumitro ke RSUD Abdya bersama Keuchik Pasar Blangpidie Nasruddin, menyatakan pihaknya sangat menyesalkan terjadinya insiden pemukulan yang dilakukan Nasrullah. “Tindakan ala preman pasar yang diperlihatkan Nasrullah itu harus diproses secara hukum. Tindakan itu tak bisa ditolerir, apalagi dilakukan oleh kader Partai Demokrat sendiri yang duduk di lembaga terhormat. Partai Demokrat adalah partai yang santun, jadi tak bisa mentolerir cara-cara kekerasan seperti itu,” tandas Khairuddin.

Dituduh terima uang
Nasrullah Us yang dimintai konfirmasinya oleh Serambi mengatakan, insiden itu tidak terkait politik atau aksi SIGAPP. “Ini murni karena dia (Sumitro) telah mencemarkan nama baik saya,” kata Nasrullah.

Diceritakan Nasrullah, dirinya mendengar perbincangan antara Sumitro dengan pihak lain terkait dengan dirinya. Sumitro mengatakan, “pantaslah dia (Nasrullah) kecewa karena tidak berhasil menggolkan Akmal di Partai Demokrat, makanya dia malu karena uang sebesar Rp 150 juta sudah diambil dari Akmal.”

Nasrullah mengatakan, tuduhan itu merupakan pencemaran nama baik karena dia tak melakukan apa yang dituduhkan Sumitro. “Sebenarnya saya ingin menyelesaikan persoalan itu secara baik-baik dengan  memintai klarifikasi dari Sumitro. Tetapi saya dicuekin, bahkan terkesan sangat sinis kepada saya. Termasuk ketika saya menemuinya di Sekretariat SIGAPP menjelang kejadian itu. Emosi saya benar-benar tak terkendali, sehingga terjadilah insiden tak diinginkan itu. Saya pikir Anda juga tak bisa terima jika diperlakukan sinis dan nyeleneh seperti itu,” kata Nasrullah.

Nasrullah mengaku tak ada persoalan kalau Sumitro melaporkan kasus itu ke polisi karena negara ini negara hukum. Namun dia pun akan melaporkan Sumitro ke polisi terkait tuduhan dan pencemaran nama baiknya. “Saya punya rekaman percakapan Sumitro. Ini bisa menjadi alat bukti untuk melakukan tuntutan balik,” demikian Nasrullah.(tz)

Algojo Ternak Beraksi di Nagan

Algojo Ternak Beraksi di Nagan

* Target Dibantai di Lokasi, Kulit dan Tulang Ditinggal

Nagan Raya

JEURAM – Pemilik ternak di Desa Sapeng, kecamatan Nagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, dalam sepekan terahir diresahkan aksi kawanan pencuri ternak yang langsung membantai ternak curiannya di lokasi. Pelaku hanya membawa asoe tok (dagingnya saja), sedangkan tulang dan kulit dibiarkan tinggal di lokasi penyembelihan. Basyari (35), seorang warga Sapeng, kepada Prohaba, Rabu (23/5) mengatakan, pada Minggu (20/6), kerbau milik orang tuanya bernama M Yusuf menjadi sasaran komplotan tersebut. Kerbau milik Yusuf dicuri pada malam hari di kawasan gunung Nigan atau biasa disebut oleh warga sekitar Genang Kiya.

“Malam itu, sekira pukul 01.00 WIB, ada empat orang pemuda dengan mengendarai sepeda motor bernomor polisi dengan kode Nagan Raya masuk ke kawasan tersebut. Saat ditanyai oleh warga setempat, mereka mengaku hendak memancing ikan. Namun pada pagi harinya diketahui bahwa satu ekor ternak milik orang tua saya raib dan hanya tinggal kulit dan tulang saja di lokasi,” kata Basyari. Basyari yang juga PNS di Dinas Perhubungan Nagan Raya berharap kepada masyarakat setempat untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta lebih jeli dan hati-hati dalam membeli danging di pasaran. Sebab, berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, kerbau yang dicuri itu disembelih tidak melalui proses penyembelihan yang lazim sehingga dagingnya tidak layak dikonsumsi oleh warga muslim. “Kerbau itu dipotong begitu saja. Darah berceceran di mana-mana,” kata Basyari.

Beberapa warga lain yang ditanyai Prohaba membenarkan aksi pencurian ternak oleh pelaku yang disinyalir lebih dari satu orang itu. Bahkan, Tgk Dun, salah seorang staf Humas Setdakab Nagan Raya juga mengaku telah mendengar informasi tersebut dari beberapa orang warga termasuk Basyari.(tz)

Pemkab Dinilai tak Serius Kelola Sekolah Bantuan Jerman

Pemkab Dinilai tak Serius Kelola Sekolah Bantuan Jerman

Aceh Barat Daya

BLANGPIDIE – Pihak NGO Jerman ‘Help’ menyatakan rasa kekecewaannya terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Abdya yang tak serius mengelola sekolah bantuan dari mereka. Pasalnya, SMP 3 Kuala Batee bantuan Help di Desa Harapan, Kecamatan Kuala Batee, yang difungsikan sejak setahun lalu hanya dua orang guru yang berstatus PNS ditempatkan di SMP tersebut, malah salah satu diantaranya sering tidak masuk.

“Kami menilai Pemkab Abdya kurang serius mengelola sekolah bantuan yang kami berikan. Buktinya, setelah fisiknya kami lengkapi, Pemkab Abdya belum juga memenuhi kebutuhan guru di SMP ini, sehingga kami merasa Pemkab Abdya telah menyia-nyiakan bantuan yang diberikan,” kata Koordinator Proyek Help (Hilfe zur Selbsthilfe e.v.), Friedhelm Simon, yang didampingi juru bicaranya Ulfa Triyantika, kepada Serambi, Selasa (22/2), disela kunjungannya ke SMP tersebut.

Friedhelm Simon mengatakan, maksud kunjungannya ke SMP tersebut selain untuk meninjau perkembangan SMP bantuan Jerman itu juga berniat melengkapi kembali fasilitas di SMP tersebut. Namun melihat kondisi yang terjadi, pihaknya terpaksa menunda program lanjutan untuk SMP itu. “Sebenarnya kita ingin membawa komputer, dan melengkapi fasilitas yang belum lengkap seperti prabotan guru/kelas dan perpustakaan beserta bukunya. Namun karena respon Pemkab terhadap bantuan kita ini terlihat sangat kurang, terpaksa bantuan itu kita pending dulu,” kata Friedhelm yang diterjemahkan oleh jurubicaranya Ulfa Triyantika.

Dia juga menjelaskan, berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara pihaknya dengan Pemkab Abdya, untuk penyediaan fisik seluruhnya ditanggung oleh NGO Jerman ‘Help’ sedangkan untuk kebutuhan non fisik, seperti penyediaan tenaga pengajar di SMP dimaksud sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab Abdya. Namun hampir setahun proses belajar mengajar di SMP tersebut berlangsung, Pemkab Abdya belum juga melengkapi tenaga guru di SMP tersebut.

Ulfa Triyantika mengakui bahwa Kepala Sekolah SMP 3 Kuala Batee Muhammad Isa, sudah berusaha keras merawat dan menjaga SMP bantuan Jerman itu, dan dirinya juga mengatakan untuk memenuhi kebutuhan guru di SMP tersebut Muhammad Isa juga sudah merangkul beberapa tenanga honor untuk mengabdi di SMP itu, namun upaya itu menurutnya tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya perhatian serius dari Pemkab Abdya melalui dinas terkait.

“Kalau honorer keterikatannya kan tidak kuat, untuk itu kita berharap Pemkab Abdya melalui dinas terkait bisa menempatkan tenaga pengajar tetap di SMP ini. Apalagi fasilitas yang kita sediakan sudah sangat memadai,”tambah Ulfa.

Kepala Dinas Pendidikan Abdya, Maiyuli RH yang dikonfirmasi Serambi via telepon selulrnya berjanji akan segera merespon permintaan NGO Jerman tersebut dan pihaknya berjanji akan menurunkan tim untuk mengecek kebutuhan guru di SMP tersebut. “Sebenarnya bukan kita kurang respon terhadap kondisi itu, namun saat ini kita (Abdya) masih sangat kekurangan guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan untuk tahun 2011 ini kita juga sudah penambahan guru untuk bidang tersebut,” paparnya.

Untuk itu dirinya juga berharap supaya pihak NGO Jerman itu bisa memaklumi kondisi itu, karena yang terjadi saat ini bukan tidak adanya keseriussan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di SMP tersebut melainkan guru bidang studi tertentu masih sangat minim di Abdya.(tz)

Dibahas Sengketa Lahan Warga dengan Perusahaan Perkebunan

Dibahas Sengketa Lahan Warga dengan Perusahaan Perkebunan

Nagan Raya

JEURAM – Konflik sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan di Nagan Raya, hingga kini masih terjadi di sejumlah kecamatan. Bahkan, persoalan yang telah menahun itu bagaikan tak punya jalan keluarnya. Karena itu, DPRK setempat bersama tokoh masyarakat dan pihak perusahaan perkebunan, Sabtu (26/6) duduk bersama mencari jalan keluar tentang masalah tersebut. Dalam dialog yang berlangsung selama beberapa jam di ruang DPRK Nagan Raya itu, para delegasi yang terdiri dari masyarakat, pihak perusahaan dan anggota dewan itu membahas sejumlah masalah, seperti perebutan lahan seluas 375 Ha, proses ganti rugi (Peunayah) harus melibatkan DPRK, dan perusahaan harus realisasi sejumlah janjinya saat akan membuka kebun.

Salah satu masalah yang menjadi pembahasan alot, adalah sengketa lahan seluas 375 Ha di Desa Seuneuam IV, dan Desa Seunaam II. Permasalahannya yakni, masyarakat transmigrasi dengan PT GSM saling rebut lahan. Pihak perusahan mengklaim kawasan itu masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) mereka, sementara masyarakat mengatakan lahan itu merupakan area garapan pertanian mereka. “Harus diukur ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) supaya jelas area perusahan dan tapal batasnya,” kata H Said Junaidi anggota komisi A, DPRK Nagan Raya. Surat permohonan agar BPN Provinsi Aceh turun ke Nagan Raya untuk melakukan pengukuran ulang telah dilayangkan ke lembaga tersebut.

“Secara administrasi jelas kalau lahan itu merupakan milik PT GSM, sementara masyarakat meminta lahan itu untuk dibebaskan, atau dengan cara melakukan ganti rugi,” ujar Ir Mujiluddin, Manajer PT GSM. Menanggapi hal tersebut Ketua DPRK Nagan Raya, Samsuardi mengharapkan agar perusahan perkebunan dapat berpikir jernih menanggapi tuntutan masyarakat itu.(tz)

Jalan Desa Rusak Parah

Jalan Desa Rusak Parah

Aceh Barat Daya

BLANGPIDIE - Belasan jalan desa di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) masih dalam kondisi kupak-kapik dan sulit dilewati oleh kendaraan roda dua dan roda empat. Kondisi ini tampak di beberapa desa di kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Manggeng. Pantauan Serambi, sejak beberapa hari belakangan kondisi jalan yang menghubungkan antara desa satu ke desa lain di Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Manggeng memprihatinkan. Bahkan di sebagian jalan desa hingga kini belum sekalipun tersentuh aspal.

Jalan Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee yang menghubungkan tiga desa yaitu Muka Blang, Lhueng Geulumpang, dan Desa Padang Sikabu sudah dua tahun kupak-kapik. Jalan tersebut sudah sangat sulit dilawati kendaraan roda dua dan roda empat. “Usulan perbaikan badan jalan ini sudah beberapa kali disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) namun belum terealisasi. Kita harap pada tahun ini Pemkab Abdya memplot dana untuk membangunan badan jalan ini,” ujar Muhammad warga Desa Muka Blang, melalui Serambi, Kamis kemarin.

Dikatakan, akibat kondisi jalan yang semakin hari semakin terkelupas menyebabkan warga yang bepergian pada malam hari terperosok dalam selokan di pinggir jalan. “Jika pulang tengah malam, pengendara harus ekstra hati-hati, sebab kerikil dibadan jalan sering menyeret pengendara kedalam parit,” katanya.

Dia bersama warga lain berharap Pemkab setempat bisa segera memprioritaskan pembangunan jalan dimaksud pada tahun ini. Sebab, jika kondisi itu terus dibiarkan, akan menghambat arus tranfortasi masyarakat di wilayah itu. Sementara itu berdasarkan informasi yang diterima Serambi dari pihak Bina Marga Dinas Prasarana Umum (PU) Abdya beberapa hari lalu menyebutkan, pembangunan jalan sudah diprogramkan dalam anggaran tahun 2010 serta ditargetkan pada tahun ini sudah mulai dibangun.(tz)

Lima Hektare Tambak Ikan di Labuhan Haji Disapu Banjir

Lima Hektare Tambak Ikan di Labuhan Haji Disapu Banjir

Aceh Selatan

TAPAKTUAN – Lebih kurang 5 hektare tambak ikan milik masyarakat di Desa Suak Lokan, Pulau Ie dan Blang Baro, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan, disapu banjir luapan.

Tgk Muhammad Amin, seorang pemilik tambak kepada Serambi, Sabtu (5/2) mengatakan, sebanyak 300.000 ekor ikan siap panen yang dibudidaya di areal tambak seluas 5 hektare lebih telah disapu banjir luapan yang terjadi Rabu hingga Kamis (3/2) lalu. Luapan banjir itu sendiri terjadi akibat mulai mendangkalnya aliran Krueng Baru. “Kerugian yang saya alami kira-kira mencapai Rp 500 juta, karena sebanyak 150.000 ikan mas dan 150.000 ikan bawal sudah siap panen,”katanya.

Dia berharap Pemerintah Aceh melalui dinas terkait bisa segera melakukan normalisasi aliran sungai yang membelah Kabupaten Abdya dan Aceh Selatan itu. Sebab jika kondisi itu terus dibiarkan, maka ratusan hektare areal pertanian dan puluhan hektare tambak warga di kawasan tersebut disapu banjir, terutama setiap musim penghujan.

Pantauan Serambi di lokasi tambak tersebut, Sabtu (5/2), sebanyak lima hektare lebih areal tambak warga yang disebut-sebut siap panen itu terlihat kosong. Kondisi ini mengundang keprihatinan masyarakat setempat yang acap memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat rekreasi.

Enggan bercocok tanam
Sementara itu, di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), sejumlah masyarakat petani di Kecamatan Kuala Batee mulai merasa pesimis dan ingin mengurungkan niatnya untuk bercocok tanam. Pasalnya, setiap musim hujan tanaman palawija milik mereka selalu mengalami gagal panen akibat diterjang banjir. Mereka berharap pemerintah bisa segera melakukan normalisasi aliran sungai Krueng Batee, sungai Kuala Batu, dan parit di kawasan Lueng Giri Desa Lhok Gajah.

Menurut M Daud, pascabanjir luapan yang terjadi Kamis (3/2) lalu, belasan hektare tanaman palawija dan holtikutura milik masyarakat petani di kecamatan itu mengalami gagal panen. Kondisi ini memunculkan keprihatinan dan kekecewaan masyarakat petani yang cuma memiliki lahan untuk bercocok tanam dikawasan rawan banjir itu.(tz)

Erosi Krueng Lamie Meluas, Pemprov Diminta Turun Tangan

Erosi Krueng Lamie Meluas, Pemprov Diminta Turun Tangan

Nagan Raya

JEURAM - Erosi krueng (sungai) Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, semakin hari kian meluas. Di beberapa tempat ambruknya bantaran sungai mencapai lima sampai 20 meter. Kondisi itu terjadi akibat bantaran sungai tidak dilengkapi bronjong. Waera yang bermukim di kawasan itu berharap kepada Pemerintah Aceh (Pemprov) melalui dinas terkait segera turuntangan mengatasi persoalan itu. Sebab, jika kondisi itu terus dibiarkan dikhawatirkan akan mengancam pemukiman penduduk di kawasan bantaran sungai dimaksud.

“Bila kondisi ini tidak ditanggulangi segera kita khawatirkan erosi krueng Lamie ini akan bertambah luas, yang ditakutkan saat banjir besar terjadi akan  merusak pemukiman warga,” kata Hamidi (36) salah seorang warga setempat ketika Serambi turun ke lokasi, Selasa (22/6). Pantauan Serambi, Selasa (22/6), kerusakan bantaran sungai di sepanjang krueng Lamie itu makin lama makin parah. Yang jadi musabab terutama adalah erosi, yaitu pengikisan daratan oleh air laut. Akibat abrasi tersebut, pemukiman penduduk di kawasan dimaksud terancam terkena dampaknya. Namun  pemerintah masih belum menaruh perhatian yang memadai terhadap kondisi tersebut.

“Memang sebagian mulai dibangun sejumlah fasilitas pelindung sungai, seperti beton-beton penahan, dan bronjong, namun di jembatan Lamie dua program dimaksud belum dilaksanakan. Oleh karena itu kita berharap kepada Pemkab Nagan Raya ataupun Pemerintah Provinsi untuk mencari solusi terhadap kerusakan itu, karena jika terus dibiarkan akan mengancam pemukiman penduduk,” harap warga setempat kepada Serambi, Selasa kemarin.(tz)

FKPA Sesalkan Pemkab tak Respon HUT Abdya

FKPA Sesalkan Pemkab tak Respon HUT Abdya

Aceh Barat Daya

BLANGPIDIE - Forum Komunikasi Pemuda Abdya (FKA) Banda Aceh, menyayangkan sikap Pemkab setempat yang tidak memperigati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-8 kabupaten tersebut yang jatuh pada 10 April. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum FKA Banda Aceh, Imran Mahfudi SH dan Sekretaris Umumnya, Edi Saputra H SPd, melalui siaran pers yang diterima Serambi, Minggu (11/4).

FKPA menilai, sikap yang dipertontonkan Pemkab Abdya itu sama halnya dengan tidak menghargai perjuangan para tokoh Abdya yang telah susah payah berjuang melahirkan kabupaten tersebut. “Banyak sekali pengorbanan yang diberikan oleh para tokoh pndiri Abdya, baik waktu, tenaga pikiran maupun anggaran. Karena perjuangan melahirkan Abdya dilakukan puluhan tahun dan baru berhasil pada tanggal 10 April 2002, dengan disahnya UU No 4 tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Abdya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang,” tulis Imran Mahfudi SH.

Pihaknya berharap kepada Bupati Abdya untuk memberi penghargaan kepada para tokoh pendiri Abdya tersebut, sehingga sumbangsih pemikiran dan harta bendanya yang telah dicurahkan untuk terwujudnya cita-cita tersebut benar-benar dihargai dengan baik oleh masyarakat.

Semetara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Drs Yufrizal S Umar MSi, yang coba dihubungi Serambi via telepon selulernya, Minggu (11/4) tidak mengangangkat teleponnya, sehingga upaya Serambi untuk konfirmasi tentang HUT Ke-8 Abdya itu tidak berhasil.(tz)

Ridwan Pimpin KAI Banda Aceh

Ridwan Pimpin KAI Banda Aceh

Kutaraja

BANDA ACEH - Ridwan Abdurrahman SH, terpilih sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia (DPC-KAI) Kota Banda Aceh periode 2009-2012. Dalam musyawarah yang dilaksanakan Minggu (13/6) itu, Ridwan Abdurrahman mendapat dukungan mayoritas peserta musyawarah.

Pertemuan pertama yang beragendakan pembentukan dan pemilihan pengurus itu, diawali dengan pemilihan ketua dan kemudian di lanjutkan dengan pemilihan pengurus berdasarkan mekanisme forum secara transparan dan partisipatif. Pertemuan yang difasilitasi oleh Haspan Yusuf Ritonga SH itu, telah melewati proses pemilihan yang sangat alot.

Akhirnya, anggota forum telah memutuskan bersama dan menetapkan Ridwan Abdurrahman SH sebagai ketua DPC-KAI Kota Banda Aceh periode perdana itu. Ridwan yang terpilih mengalahkan pesaingnya, Reza Kamarullah SH, dan Dikun SH, dengan metode votting itu berhasil meraih suara terbanyak dari dua rivalnya.

Ridwan Abdurrahman SH meraih 18 suara, Reza Kamarullah SH dua suara, Dikun SH memperoleh dua, sedangkan satu suara abstain. Selain pemilihan ketua DPC-KAI Kota Banda Aceh, rapat anggota Advokat KAI Kota Banda Aceh itu, juga membentuk komposisi dan personalia kelembagaan. Komposisi dan personalia terpilih itu terdiri dari dewan penasehat sebanyak empat orang, dewan pengurus harian delapan orang, serta ditambah empat bidang lainnya.

Ridwan Abdurrahman SH kepada Serambi mengaku sangat senang dengan dipercayakannya sebagai pengurus DPC KAI Kota Banda Aceh. Dan dia berjanji akan selalu memengang teguh pada konsep yang terkandung dalam AD/ART Konggres Advokad Indonesia.”Kita juga berharap dukungan semua teman-teman, sehingga roda organisasi dapat berjalan dengan baik,”katanya.(tz)

Satpol PP Bongkar Paksa 10 Unit Bangunan Liar

Satpol PP Bongkar Paksa 10 Unit Bangunan Liar

Kutaraja

BANDA ACEH - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP/WH) Kota Banda Aceh, Kamis (4/6) membongkar 10 unit bangunan ilegal di sepanjang Jalan Mr TH Moehammad Hasan, Kecamatan Lungbata, Banda Aceh. Bagunan-bangunan yang dibongkar paksa tersebut diataranya, dua unit bangunan bertingkat, dua bangunan permanen, satu warung kopi dan lima unit bangunan berkontruksi kayu. Ke 10 unit bagunan dimaksud dibongkar dengan menggunakan beco dan escapator.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Kasatpol PP/WH) Kota Banda Aceh, Iskandar S.Sos yang turun langsung ke lokasi menegaskan, pembongkaran bangunan liar yang dibangun diatas tanah milik Pemko Banda Aceh itu, karena para pemilik bangunan tidak mengindahkan permintaan Pemko agar membongkar sendiri bangunan tersebut. “Tanah ini sudah diganti rugi oleh Pemko pada tahun 2004, dan lokasi bangunan ini merupakan bagian jalan yang sudah dibebaskan oleh Pemko,” sebut Iskandar.

Pembongkaran yang di kawal langsung oleh anggota polisi dan TNI itu berlangsung tertib. Tidak ada satu pun pemilik bangunan yang menghalang-halangi petugas dalam melakukan pembongkaran terhadap bangunan liar tersebut. “Pembongkaran ini dilakukan sebagai awal pencanangan tahun penataan kota. Jadi setiap bangunan liar dan bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan kita tertibkan,” tegas Iskandar. Iskandar juga mengungkapkan, selain pembongkaran sepuluh unit bangunan liar tersebut. Ke depan pihaknya juga akan melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang melewati Garis Sepadan Bangunan (GSB) yaitu 12 meter dari pinggir jalan raya.(tz)

Pasangan Khalwat Diseret ke Markas WH

Pasangan Khalwat Diseret ke Markas WH

Kutaraja

BANDA ACEH - Personel Polisi Wilayatul Hisbah (Pol WH) Provinsi NAD, Sabtu (2/4) malam, menciduk pasangan non muhrim yang sedang bermesraan di kios buah di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Selanjutnya, pasangan tersebut diseret petugas ke markas WH di Jambo Tape. Informasi yang diteima Serambi menyebutkan, pasangan yang ditangkap WH itu, adalah, MY (35) warga Peuniti, dan pasangan wanitanya FZ (20) warga Rukoh. Pasangan itu bermesraan di dalam kios hingga larut malam. Akibatnya, warga yang mencurigai keberadaan mereka itu langsung melaporkan kasus tersebut WH.

“Saat ditangkap, pria dan wanita itu masih berpakaian lengkap, tapi mereka telah memenuhi unsur untuk dilakukan penyidikan,”ungkap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Kasatpol PP/WH) Provinsi NAD, Drs Marzuki Abdullah MM, melalui Wakil Komanda Operasi (Wadan Ops) Tgk Adin, kepada wartawan, Minggu kemarin. Tgk Adin mengatakan, penangkapan pasangan non muhrim itu dilakukan pada saat hujan lebat. Kepada petugas pasangan itu mengaku telah lama menjalin hubungan asmara. Dan pasangan itu juga berterus-terang hanya sebatas berciuman saja.

Selain itu, MY juga mengaku baru saja pulang jalan-jalan, tapi, karena hujan, sehingga singgah sebentar di kios tersebut. “Keduanya masih dimintai keterangan terkait dengan sejauh mana hubungan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan kita juga sedang menunggu saksi, jika nantinya ada bukti dan lengkap saksinya, maka kasus itu akan kita serahkan ke Jaksa,” ujar Tgk Adin.(tz)

Dua Pengguna Ganja Dituntut 10 Bulan

Dua Pengguna Ganja Dituntut 10 Bulan

Kutaraja

BANDA ACEH - Jarusman (23), warga Banda Aceh, dan Indra Gunawan (23) asal Kabupaten Bireuen, dituntut masing-masing 10 bulan penjara oleh jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kamis (4/6). Kedua lelaki tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan narkotika jenis ganja serta telah melanggar pasal 85 huruf a Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Meski demikian, dalam tuntutannya jaksa juga mempertimbangkan hal meringankan serta memberatkan bagi kedua terdakwa. Hal meringakan, terdakwa menyesali dan mengakui semua perbuatannya saat berlangsungnya persidangan.

Berdasarkan fakta dan keterangan saksi dalam persidangan, terungkap bahwa terdakwa menggunakan barang haram tersebut hari Rabu 10 September 2008 sekitar pukul 14.30 WIB. Ketika itu, petugas polisi melakukan penggeledahan di ruang sel Dit Narkoba Polda NAD. Saat menggeledah, polisi menemukan narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam kertas TTS di dalam sendok sampah yang merupakan sisa yang tidak habis digunakan oleh terdakwa.

Pada persidangan lanjutannya kemarin, kedua terdakwa yang mengenakan baju koko hadir ke persidangan tanpa didampingi kuasa hukum. Bahkan, saat jaksa membacakan tuntutannya mereka hanya bisa pasrah dan menunduk mendengarkan tuntutan tersebut. Usai jaksa membacakan nota tuntutannya, majelis hakim yang diketuai Suwisnu SH MH dan didampingi dua hakim anggota Amat Khusaeri SH M.Hum dan Syukri SH. M.Hum mengatakan, kedua terdakwa memiliki hak untuk mengajukan pembelaan terhadap tuntutan tersebut. Sidang dilanjutkan Kamis (11/6) mendatang.(tz)

Korban Ambruk Lantai Atap Masjid Membaik

Korban Ambruk Lantai Atap Masjid Membaik

Kutaraja

BANDA ACEH - Kondisi tiga dari sembilan korban insiden ambruknya lantai atap Masjid Baiturrahmah, Lampoh Daya), Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Senin (4/5) mulai membaik. Ketiga korban yang sebelumnya kondisinya cukup parah itu dilaporkan sudah bisa duduk dan makan nasi sendiri. “Kondisi ketiganya sudah mulai membaik. Cuma tadi pagi, Iqbal harus diperiksa intensif oleh tim dokter, karena pasien juga di dera asam urat,” ungkap panitia Masjid Baiturrahmah, H Muzibullah didampingi Suprani, kepada Serambi, Senin kemarin di Rumah Sakit Fakinah, Banda Aceh.

Tiga korban yang masih dirawat dirumah sakit itu, diantaranya, Abdurahman (45), M Ayub (35), dan Mahli (40), ketiganya dirawat dikamar Melati, Dahlia dan Kamar Wartel. Sedangkan enam korban lainnya, sudah diizinkan pulang ke rumah masing-masing, karena luka yang dialami hanya luka ringan.

Sedangkan mengenai kapan ketiga pasien itu bisa kembali ke rumahnya masing-masing, Muzibullah mengaku belum tahu. “Itu belum bisa dipastikan, karena kita juga harus mengikuti arahan dokter. Sedangkan mengenai biaya pengobatan, semuanya sudah ditanggung oleh panitia masjid melalui dana sumbangan bantuan pembangunan masjid,” sebutnya.

Dijenguk Kapoltabes
Dalam kesempatan itu, Muzibullah juga mengakui bahwa hingga kemarin belum ada satu pun dari pihak pemerintah yang mencenguk para korban tersebut. Namun, diakui oleh Muzibullah, Minggu (3/5) malam Kapoltabes Banda Aceh, Kombes Pol Syamsul Bahri telah mencenguk para pasien ambruknya lantai atap masjid tersebut.(tz)